GERAKAN SWASEMBADA PANGAN GUGAH MASYARAKAT HARGAI PANGAN LOKAL

Gerakan Swasembada Pangan (GSP) telah mampu menggugah semangat masyarakat untuk menghargai potensi-potensi lokal yang ada dalam peningkatan kesejahteraan khususnya di bidang pangan dan berdampak pada pembangunan sektor lainnya. Untuk mencapai ini, pemerintah terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui GSP dan penyediaan tenaga pendamping di lapangan serta peningkatan usaha ekonomi rakyat melalui koperasi dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat. 

Hal ini dikatakan Bupati Ende, Don Bosco M. Wangge saat membuka kegiatan Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten Ende Senin 26/08 di Lantai II Kantor Bupati Ende Jalan Eltari. 

Lebih lanjut Bupati Don mengatakan, kedepan yang harus dibicarakan adalah kedaulatan pangan bukan lagi swasembada pangan. Hal ini mengingat sampai tahun terakhir keteesediaan akan pangan Kabupaten Ende sudah mencapai 88,86 %. Dari angka ini secara teori tergolong rawan ringan. “Jadi kedepan kita tidak lagi bicara tentang swasembada pangan, melainkan yang kita bicarakan adalah tentang kedaulatan pangan. Ini artinya tidak ada lagi rawan pangan baik itu sedang maupun ringan juga gizi buruk”ujar Bupati Don. 

Menurut Bupati Don, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran akan terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang bersumber dari pusat, propinsi maupun kabupaten. Momentum pertemuan ini kata Bupati, sangat penting dan strategis, sebagai upaya percepatan dan pemantapan Gerakan Swasembada Pangan. 

Kepada Petugas Penyuluh Pertanian, Bupati Don berharap agar dapat selalu memotivasi diri dengan selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi pertanian maupun teknologi pendukung lainnya. Hal ini mengingat perkembangan teknologi membutuhkan tenaga-tenaga penyuluh yang handal dan profesional. 

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ende Ir. Uran Mohidin dalam laporan tentang kondisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengatakan, sampai saat ini Kabupaten Ende termasuk salah satu Kabupaten yang belum menyesuaikan kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten yaitu dengan sebutan Bappeluh (Badan Penyelenggara Penyuluh sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K. Menyikapi kondisi ini, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi agar dapat diagendakan dalam program Legislasi daerah. 

Terkait jumlah PPL, Kepala BKP3,Uran Mohidin melaporkan bahwa sampai saat ini jumlah PPL yang bertugas di Kabupaten Ende sebanyak 171 orang yang tersebar di 21 kecamatan. Dari jumlah ini capaian kinerjanya sampai tahun 2012 mencapai 88,65 % dan dalam kategori tingkat resiko rawan ringan. 

Pada kegiatan ini juga dilangsungkan penyerahan secara simbolis buku pintar Penyuluh Pertanian oleh Bupati Ende kepada perwakilan BPP masing-masing BPP Maukaro, BPP Kotabaru, BPP Pulau Ende dan BPP Lio Timur.(Humas Pemkab Ende/Helen Mey)