AIR MINUM BERSIH, UTANG PEMERINTAH YANG BELUM TERBAYARKAN

Ketersediaan air minum bersih di Desa Tou masih belum  memadai. Pernyataan ini disampaikan Goris salah tokoh pemuda kepada Bupati Ende saat dialog usai kegiatan pelantikan Kepala Desa Tou Kecamatan Kota Baru Jumat (21/06). 

Menjawab ini, Bupati Don menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum seperti yang dikeluhkan warga maka pemerintah akan melakukan survei terlebih dahulu dan akan terus berupaya mengatasi dengan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa akan air bersih. “Air minum bersih, masih menjadi utang Pemerintah. Pemerintah akan berupaya mengatasi kekurangan air bersih guna meningkatkan kualitas dan kesehatan masyarakat Desa Tou.  Namun partisipasi masyarakat dalam menjaga dan menciptakan adanya sumber air bersih, sangat dibutuhkan. Cara yang bisa dilakukan yakni dengan tidak menebang pohon disekitar mata air dan kembali melakukan reboisasi guna melestarikan lingkungan dan mengurangi kelangkaan air bersih serta tetap menjaga kelestarian makhluk hidup lainnya.”ujar Bupati Don.

Terkait dengan permintaan warga tentang pemberian bantuan bibit tanaman, Bupati Don mengatakan, pemerintah akan menyiapkan bibit. Namun untuk saat ini pemerintah hanya menyiapkan bibit tanaman singkong unggul yang bibitnya didatangkan dari pulau Jawa. Karena untuk ubi jenis ini satu pohon akan menghasilkan sekitar 80 kg. Bila dibandingkan dengan ubi lokal yang rata-rata sekali panen satu pohon menghasilkan sekitar 20 kg, maka ubi jenis lebih banyak memberi keuntungan kepada petani. Saat ini sementara di uji coba pada beberapa wilayah di Kabupaten Ende. Dan apabila cocok maka ubi jenis ini akan dikembangkan.

Masalah lain yang juga disoroti warga dalam dialog tersebut adalah masalah pendidikan. Warga mempertanyakan biaya administrasi saat pemerimaan buku laporan pendidikan yang dikenakan 50 ribu persiswa pada SD Tou.. Khusus masalah ini Bupati meminta penjelasan dari pihak sekolah. Dan sesuai penjelasan Kepala Sekolah SD Tou,  bahwa untuk biaya administrasi penerimaan Laporan Pendidikan ini merupakan hasil kesepakan dan bukan pemaksaan dari pihak sekolah. Terkait kondisi ini Bupati Wangge mengatakan, bahwa apabila ini merupakan kesepakan maka pihaknya tidak bisa mengintervensi lebih jau tentang masalah ini.(Humas Setda Ende/Afhny).